Demo Anti-Korupsi Filipina Memanas
Rekam Digital ,Surabaya, – Rangkaian demo anti-korupsi di Filipina terus mengguncang sejumlah kota besar, termasuk Manila, Quezon City, dan Cebu. Aksi ini dipicu oleh terungkapnya skandal proyek pengendalian banjir senilai miliaran peso yang diduga fiktif dan melibatkan sejumlah pejabat tinggi.
Dalam beberapa pekan terakhir, ribuan warga turun ke jalan menuntut transparansi dan keadilan. Tidak hanya aktivis dan mahasiswa, tapi juga kelompok masyarakat sipil dan pemuka agama ikut mendesak pemerintah bertindak.
Skandal Korupsi di Proyek Pengendalian Banjir
Demo besar-besaran ini berakar dari laporan investigasi yang menyebut adanya “ghost project” atau proyek siluman di sektor pengendalian banjir. Proyek tersebut diklaim selesai, namun nyatanya tidak pernah dibangun. Uang negara diduga mengalir ke perusahaan fiktif yang terhubung dengan politisi tertentu.
Salah satu nama yang muncul dalam pusaran isu adalah Martin Romualdez, Ketua DPR dan sekutu dekat Presiden Ferdinand Marcos Jr. Meskipun Romualdez membantah semua tuduhan, tekanan publik terhadap pemerintah semakin besar.
Pernyataan Presiden Marcos Jr: “Saya Tak Menyalahkan Rakyat”
Dalam konferensi pers pada 15 September 2025, Presiden Marcos Jr akhirnya merespons. Ia menyatakan memahami kemarahan rakyat, dan menganggap protes sebagai ekspresi demokrasi yang sehat.
“Untuk menunjukkan bahwa Anda marah, kecewa, dan menginginkan keadilan — itu hak warga negara. Saya tidak menyalahkan siapa pun yang turun ke jalan,” ucap Marcos di hadapan media nasional.
Ia juga menegaskan telah menunjuk mantan hakim Mahkamah Agung, Andres Reyes, sebagai ketua komisi independen yang akan menyelidiki proyek banjir selama 10 tahun terakhir.
Komitmen Pemerintah: Tidak Ada yang Kebal Hukum
Presiden Marcos menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan tanpa pandang bulu. “Jika ada pejabat, sekutu, bahkan teman dekat saya yang terbukti bersalah, mereka harus bertanggung jawab,” katanya.
Namun, masyarakat masih ragu. Banyak pihak mempertanyakan efektivitas komisi tersebut karena tidak memiliki kewenangan untuk menindak langsung. Publik menuntut adanya audit terbuka, pengadilan yang transparan, dan langkah konkret untuk mengembalikan dana negara.
Momentum 21 September: Titik Balik atau Titik Didih?
Demo besar dijadwalkan pada 21 September 2025, bertepatan dengan peringatan deklarasi darurat militer tahun 1972 oleh ayah Marcos, Ferdinand Marcos Sr. Para aktivis menyebut ini sebagai simbol penting perlawanan terhadap rezim korup dan otoriter.
Jika pemerintah gagal menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus ini, demonstrasi bisa bereskalasi menjadi gerakan nasional yang lebih luas.
Tuntutan Rakyat Makin Nyata
Kasus proyek banjir ini menjadi simbol dari persoalan lama: korupsi yang sistemik. Demo anti-korupsi Filipina bukan hanya tuntutan moral, tapi panggilan untuk reformasi menyeluruh. Presiden Marcos Jr kini diuji, apakah akan benar-benar berpihak pada rakyat, atau terjebak dalam politik kekuasaan.
Baca juga : Gempa M 7,4 Guncang Kamchatka, Rusia Keluarkan Peringatan Tsunami
