Tangis Korban PHK Massal 1.350 Pegawai AS: Diplomasi di Ambang Krisis

Rekam Digital ,Surabaya, –  Suasana duka menyelimuti kompleks Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (State Department) setelah lebih dari 1.350 pegawai di-PHK secara massal. Tangis dan rasa kecewa membuncah saat mereka menerima pemberitahuan resmi. Langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi besar-besaran oleh pemerintahan Trump–Rubio yang menuai kontroversi luas.

PHK Massal Terbesar dalam Sejarah Departemen Luar Negeri AS

Total sebanyak 1.107 pegawai sipil dan 246 petugas layanan luar negeri terdampak. Mereka diberikan jangka waktu pemutusan kerja antara 60 hingga 120 hari, tergantung status kepegawaian. Keputusan ini datang hanya beberapa hari setelah Mahkamah Agung AS mencabut pembatasan hukum terhadap PHK massal oleh lembaga-lembaga federal.

Langkah ini memicu kemarahan dari berbagai pihak, terutama para diplomat karier yang telah mengabdi selama puluhan tahun. “Saya kehilangan lebih dari pekerjaan—saya kehilangan identitas dan pengabdian saya,” ujar seorang diplomat wanita yang memilih tidak disebutkan namanya.

Kebijakan Efisiensi atau Penghapusan Diplomasi?

Menurut Menteri Luar Negeri Marco Rubio, PHK massal ini bertujuan memangkas “fungsi-fungsi yang tidak esensial” demi efisiensi dan fokus pada kebijakan luar negeri yang lebih langsung. Namun, para pengamat internasional menilai keputusan ini justru melemahkan diplomasi AS di tengah meningkatnya ketegangan global di Ukraina, Taiwan, dan Gaza.

Banyak unit strategis ditutup, termasuk:

• Biro Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

• Kantor Koordinator Bantuan Kemanusiaan

• Tim Relokasi Pengungsi Afghanistan

Pegawai di unit-unit tersebut dipindahkan ke departemen lain tanpa kejelasan nasib pekerjaan mereka.

Reaksi Politik dan Masyarakat

Beberapa anggota Kongres dari Partai Demokrat mengecam keras tindakan ini. Senator Chris Van Hollen menyebutnya sebagai “serangan terhadap fondasi diplomasi AS.” Protes spontan muncul di depan gedung State Department, dengan ratusan pegawai membawa poster bertuliskan “Diplomasi Bukan Birokrasi!”

Serikat pekerja federal tengah mempersiapkan gugatan hukum, menuduh PHK ini melanggar prosedur dan tidak melibatkan konsultasi dengan stakeholder terkait.

Apa Dampaknya ke Depan?

PHK massal ini menjadi preseden bagi lembaga-lembaga lain yang juga tengah menghadapi ancaman pemangkasan, seperti:

• Departemen Pendidikan (DOE)

• Badan Perlindungan Lingkungan (EPA)

• Departemen Kesehatan (HHS)

Jika tren ini berlanjut, ribuan pegawai federal lainnya bisa menyusul.

APLIKASI PENGHASIL UANG TERCEPAT 2025

Baca juga : Barcelona Kembali Fokus Kejar Marcus Rashford