REKAM DIGITAL – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran penanganan bencana sebesar Rp 60 triliun. Seiring hal itu, ia menuturkan, anggaran penanganan bencana, termasuk pemulihan pascabencana di Sumatera tersedia dan mencukupi sehingga tidak perlu mengalihkan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Uangnya sudah cukup Rp 60 triliun kita sediakan,” katanya saat ditanya responsnya terkait permintaan anggota DPR RI agar anggaran MBG dialihkan untuk pemulihan pasca-bencana Sumatera, seperti dikutip dari Antara, Rabu (24/12/2025).
Purbaya menuturkan, kebutuhan riil yang diajukan saat ini untuk memulihkan Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, pasca-banjir bandang baru mencapai sekitar Rp 51 triliun.
Dengan ketersediaan anggaran tersebut, Purbaya menyebut pemerintah tetap berkomitmen menjalankan Program MBG sesuai rencana.
Ia menyatakan tidak ada kebijakan untuk mengganggu atau memindahkan anggaran MBG karena kebutuhan pembiayaan penanganan bencana sudah terakomodasi dalam pos anggaran yang ada.
“Jadi cukup, jadi kami tidak akan mengganggu (program, red) MBG-nya,” ujar dia.
Sejumlah anggota DPR RI mengusulkan pengalihan sebagian anggaran MBG untuk mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menilai pendistribusian MBG di masa libur sekolah berisiko tidak efektif sehingga dananya lebih mendesak untuk dialokasikan pada pemulihan gizi pengungsi serta perbaikan fasilitas kesehatan di daerah terdampak bencana.
Menanggapi usulan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa keputusan perubahan peruntukan anggaran merupakan kewenangan penuh Presiden dan Kementerian Keuangan.
Meski terdapat dorongan pengalihan dana untuk keadaan darurat, BGN saat ini tetap menjalankan skema program MBG selama masa libur dengan mengirimkan paket makanan langsung ke rumah siswa guna memastikan target serapan anggaran tetap terpenuhi sesuai rencana awal.
Sebelumnya, Bencana Sumatera berupa banjir dan longsor pada November 2025 diproyeksi telah menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar, mencapai Rp 68,67 triliun secara nasional. Angka kerugian ini mencakup berbagai kerusakan dan kehilangan yang diakibatkan oleh bencana ekologis tersebut.
Berdasarkan hasil pemodelan yang dilakukan oleh CELIOS dikutip Rabu (3/12/2025), menggunakan data per 30 November 2025 , kerugian fantastis senilai Rp 68,67 triliun tersebut setara dengan 0,29 persen penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Kerugian materi (langsung) akibat bencana ini diperkirakan mencapai Rp 2,2 triliun di tiga provinsi yang paling terdampak luas, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kerugian ini terbagi ke dalam tiga sektor utama: Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Pertanian Tanaman Pangan.
Secara regional, bencana ini diperkirakan menyebabkan ekonomi Aceh menyusut sekitar 0,88 persen atau setara Rp 2,04 triliun.
Kerugian ekonomi Rp 68,67 triliun tersebut merupakan hasil perhitungan yang mencakup lima jenis kerugian utama:
Kerugian Rumah: Dengan asumsi kerugian mencapai Rp30 juta per rumah.
Kerugian Jembatan: Biaya pembangunan kembali masing-masing jembatan mencapai Rp1 miliar.
Kerugian Pendapatan Keluarga: Dihitung berdasarkan pendapatan rata-rata harian yang hilang selama 20 hari kerja.
Kerugian Lahan Sawah: Diperkirakan kehilangan Rp6.500 per kg dengan asumsi 7 ton hasil per hektare (Ha).
Perbaikan Jalan: Biaya perbaikan mencapai Rp100 juta per 1.000 meter.Data sementara per 30 November 2025 mencatat total kerugian fisik yang luas, antara lain 61.518 rumah rusak/terdampak, 18 jembatan hancur, dan 14.600 meter jalan rusak. Selain itu, bencana ini menimpa 96.110 keluarga (KK) dengan total 220.309 jiwa terdampak, serta merusak 1.495 hektare sawah.
APLIKASI PENGHASIL UANG TERCEPAT 2025
