Hakim Blokir Upaya Trump Kirim Pasukan ke Portland
Rekam Digital ,Surabaya, – Pada awal Oktober 2025, seorang hakim federal memblokir rencana Presiden Donald Trump untuk mengirim pasukan National Guard ke kota Portland. Keputusan ini menuai perhatian nasional karena dianggap menyentuh langsung isu krusial: batas kekuasaan eksekutif dan otonomi negara bagian.
Putusan ini dikeluarkan oleh Hakim Karin Immergut, yang mengeluarkan perintah penahanan sementara (Temporary Restraining Order/TRO). Tujuannya adalah menghentikan Trump dan pemerintahannya dari menurunkan pasukan tanpa persetujuan negara bagian. Keputusan ini berlaku hingga setidaknya 18 Oktober 2025 dan dapat diperpanjang setelah sidang lanjutan.
Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Trump menyatakan niatnya untuk mengirim 200 anggota National Guard Oregon ke Portland, dengan alasan meningkatnya gangguan publik terkait protes dan keamanan imigrasi. Ia juga mengisyaratkan pengerahan pasukan dari California dan Texas jika Oregon menolak.
Namun, Gubernur Oregon Tina Kotek dan Wali Kota Portland Keith Wilson menolak keras, menyebut langkah itu sebagai bentuk “militerisasi kota” dan pelanggaran konstitusi. Mereka kemudian mengajukan gugatan hukum ke pengadilan federal.
Alasan Hakim Mencegah Pengiriman Pasukan
Dalam putusannya, Hakim Immergut menyatakan bahwa:
-
Tidak ada bukti darurat yang mendesak pengerahan pasukan federal ke Portland.
-
Tindakan Trump melampaui kewenangan konstitusionalnya, karena menggunakan National Guard tanpa persetujuan negara bagian.
-
Penggunaan pasukan untuk mengendalikan warga sipil bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hukum federal.
Hakim juga menilai bahwa narasi dari media sosial atau pernyataan politik tidak cukup menjadi dasar hukum untuk pengerahan militer domestik.
Respons Trump dan Pemerintah Federal
Trump melalui juru bicaranya menyebut keputusan itu sebagai “penghalang perlindungan publik” dan menyatakan akan segera mengajukan banding.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Pete Hegseth menyatakan bahwa pemerintahannya akan mencari opsi lain untuk mengamankan aset federal di Portland — termasuk kemungkinan pengerahan pasukan federal non-National Guard.
Reaksi dari Pemerintah Negara Bagian
Gubernur Kotek menyambut baik keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai kemenangan untuk demokrasi dan otonomi lokal. Wali Kota Portland menambahkan bahwa kota tidak boleh dijadikan ajang demonstrasi kekuatan militer oleh siapa pun.
Masyarakat Portland sendiri terpecah: sebagian mendukung tindakan hakim, sementara sebagian lainnya mendukung langkah Trump yang dianggap pro-keamanan.
Apa Artinya untuk Politik Amerika?
Keputusan ini menjadi titik balik penting dalam hubungan antara pemerintah pusat dan negara bagian. Selain itu, ini juga menjadi pengingat bahwa penggunaan kekuatan militer di dalam negeri harus dibatasi dan diawasi.
Persidangan lanjutan dijadwalkan pada 17 Oktober 2025, yang akan menentukan apakah larangan ini bersifat permanen. Isu ini kemungkinan besar akan menjadi salah satu topik utama dalam pemilu dan debat politik di Amerika.
Baca juga : Serangan Drone Ukraina Picu Pemadaman Listrik Massal di Rusia
