Presiden Palestina Dilarang Masuk AS Menjelang Sidang Umum PBB
Rekam Digital ,Surabaya, – Amerika Serikat resmi melarang Presiden Palestina Mahmoud Abbas masuk ke wilayahnya. Kebijakan ini juga disertai dengan pencabutan visa sekitar 80 pejabat Otoritas Palestina (PA) dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Keputusan diumumkan pada akhir Agustus 2025, hanya beberapa minggu sebelum Sidang Umum PBB (UNGA) 2025 di New York.
Alasan Amerika Serikat Melarang Presiden Palestina
Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri AS, terdapat tiga alasan utama:
-
Palestina dianggap gagal mengecam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
-
Sistem pendidikan Palestina dituding masih mengandung ajaran ekstremisme.
-
Upaya pengakuan sepihak negara Palestina dinilai melanggar prinsip negosiasi dengan Israel.
Dengan alasan tersebut, Washington menegaskan tidak akan mengizinkan Abbas maupun delegasi besar Palestina hadir di UNGA 2025.
Reaksi Palestina dan Kritik Internasional
Kantor Presiden Abbas menyebut keputusan ini mengejutkan dan melanggar Perjanjian Markas Besar PBB. Perjanjian itu menjamin akses bebas bagi perwakilan negara anggota untuk hadir di markas besar PBB, tanpa terhalang aturan visa negara tuan rumah.
Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menyatakan pihaknya akan membicarakan isu ini dengan Departemen Luar Negeri AS. Sementara itu, Uni Eropa juga melontarkan kritik keras. Menurut perwakilan Uni Eropa, kebijakan AS ini berpotensi melemahkan peran PBB sebagai forum netral bagi semua negara.
Dukungan untuk Palestina di UNGA 2025
Meski dilarang, dukungan terhadap Palestina terus tumbuh. Sejumlah negara, termasuk Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia, dikabarkan siap mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dalam salah satu sidang tinggi UNGA. Langkah ini menambah tekanan diplomatik pada AS, yang justru semakin terisolasi di forum global.
Dampak Diplomasi dan Potensi Isolasi AS
Larangan terhadap Abbas dinilai sebagai langkah belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya, meskipun terdapat ketegangan politik, pemimpin negara tetap diizinkan hadir di New York. Jika benar Abbas tidak hadir, suara Palestina dalam forum internasional akan hilang.
Selain itu, kebijakan ini berisiko memperlebar jurang antara AS dengan negara-negara pendukung solusi dua negara. Bahkan, sebagian analis menilai langkah ini bisa memperburuk citra AS di dunia internasional, khususnya di kawasan Timur Tengah.
APLIKASI PENGHASIL UANG TERCEPAT 2025
Baca juga : Kenapa Konflik Israel dan Houthi Kembali Memanas?
