KPK Ungkap Alasan Periksa Travel Daerah Terkait Korupsi Kuota Haji
Rekam Digital ,Surabaya, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan memeriksa sejumlah biro travel di daerah dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan menyeluruh terhadap praktik jual beli kuota haji khusus, yang melibatkan banyak pihak dari pusat hingga daerah.
Pemeriksaan ini menjadi fokus utama KPK setelah muncul dugaan bahwa distribusi kuota haji tidak dilakukan secara transparan. Bahkan, beberapa travel diduga memperoleh kuota melalui cara ilegal, termasuk dengan membayar ke pejabat tertentu di Kementerian Agama.
Fokus Penyidikan: Distribusi Kuota hingga Transaksi Uang
Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pemeriksaan travel dilakukan untuk mengungkap pola distribusi kuota haji di tingkat daerah dan mekanisme pembagian antar travel. Ia menyebut, “Kami mendalami bagaimana proses penentuan kuota tambahan, bagaimana sistem jual beli kuota berjalan, dan siapa saja pihak yang diuntungkan.”
Pemeriksaan ini menegaskan bahwa periksa travel daerah kuota haji bukan semata menyasar biro kecil, melainkan untuk memetakan aliran dana dan koneksi yang terjalin antara biro perjalanan dan pejabat penyelenggara haji.
Modus: Keberangkatan “Tanpa Antre” dan Setoran ke Pejabat
Salah satu temuan awal KPK adalah praktik haji khusus tanpa antre. Beberapa calon jamaah dari travel lokal bisa langsung berangkat meski baru mendaftar. Ini mengindikasikan adanya manipulasi daftar tunggu yang seharusnya diatur oleh pemerintah.
Tak hanya itu, biro perjalanan juga diduga harus menyetor sejumlah uang ke oknum pejabat agar mendapatkan jatah kuota lebih besar. Travel yang tidak menyetor uang kemungkinan tidak mendapat kuota sama sekali. Dugaan ini tengah diselidiki lebih dalam oleh tim penyidik.
Skala Nasional: 400 Travel Diduga Terlibat
KPK menyebut bahwa lebih dari 400 biro perjalanan menerima kuota haji tambahan, sebagian besar tanpa transparansi dalam proses alokasinya. Oleh karena itu, KPK memastikan pemeriksaan menyeluruh dilakukan secara bertahap, termasuk ke tingkat daerah.
Pemeriksaan ini juga penting agar tidak ada penetapan tersangka secara prematur. KPK menegaskan bahwa prosesnya masih dalam tahap pengumpulan alat bukti dan keterangan dari semua pihak terkait, termasuk pejabat Kemenag dan pelaku travel.
Dampak Korupsi Kuota Haji terhadap Biaya Ibadah
KPK juga menyatakan bahwa kasus ini berdampak langsung terhadap Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan subsidi dari pemerintah. Manipulasi kuota menyebabkan ketidakseimbangan biaya yang dibebankan kepada jamaah dan negara.
“Penyimpangan kuota menyebabkan ongkos haji menjadi tidak adil. Ada yang membayar lebih mahal karena membeli dari kuota tambahan yang tidak resmi,” ungkap KPK dalam konferensi pers.
KPK Serius Telusuri Jejak Dana di Travel Daerah
Kasus korupsi kuota haji ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dalam pengelolaan ibadah umat. Dengan periksa travel daerah kuota haji, KPK berupaya membongkar jaringan distribusi kuota yang tidak sah, serta memastikan siapa saja yang terlibat dalam transaksi ilegal.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa praktik penyimpangan haji akan diusut tuntas, dari pejabat pusat hingga biro travel di daerah.
Baca juga : Netanyahu Dilarang Masuk Slovenia
