Menlu Belanda Mundur Usai Kabinet Gagal Sepakati Sanksi Israel
Rekam Digital ,Surabaya, – Krisis politik mengguncang Belanda setelah Menteri Luar Negeri Caspar Veldkamp mengundurkan diri. Keputusan ini diambil menyusul kegagalan kabinet caretaker untuk menyepakati sanksi terhadap Israel atas aksi militer di Gaza dan Tepi Barat.
Langkah Veldkamp juga diikuti dengan mundurnya seluruh menteri dari partai New Social Contract (NSC), memperlemah kestabilan kabinet yang sudah rapuh menjelang pemilu Oktober mendatang.
Akar Masalah: Deadlock Sanksi terhadap Israel
Dalam rapat kabinet pekan lalu, Menlu Caspar Veldkamp mengusulkan pemberlakuan sanksi tambahan terhadap Israel. Namun, partai koalisi kanan-tengah seperti VVD dan BBB menolak keras, menganggap langkah tersebut bisa merusak hubungan diplomatik.
Veldkamp, mantan duta besar untuk Israel, menyatakan bahwa ia “tidak dapat lagi melanjutkan tugas tanpa dukungan prinsipil dari kabinet.” Ia menyebut kegagalan menyepakati sanksi sebagai pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan dan hukum internasional.
Efek Domino di Kabinet
Tak hanya Veldkamp, empat menteri lain dari NSC juga mengundurkan diri. Di antaranya Wakil Perdana Menteri Eddy van Hijum, Menteri Dalam Negeri Judith Uitermark, dan Menteri Perhubungan. Langkah ini menyebabkan kabinet caretaker kehilangan dukungan mayoritas menjelang pemilu 29 Oktober 2025.
Keluarnya NSC menambah krisis yang sudah terjadi sejak runtuhnya pemerintahan sebelumnya pada Juni, usai keluarnya Partai PVV dari koalisi.
Tekanan Publik Meningkat
Keputusan ini mendapat dukungan dari publik. Demonstrasi besar-besaran meletus di Den Haag, dengan lebih dari 150.000 warga turun ke jalan. Mereka menuntut pemerintah mengambil sikap tegas terhadap krisis kemanusiaan di Gaza.
Seruan serupa datang dari oposisi di parlemen. Politikus Partai Buruh, Kati Piri, menyebut kegagalan kabinet sebagai “kejatuhan moral” dalam sejarah politik luar negeri Belanda.
Konteks Internasional & Diplomatik
Belanda sebenarnya telah mengambil langkah awal, seperti menyatakan dua menteri Israel sebagai persona non grata dan menandatangani deklarasi bersama mendesak penghentian kekerasan. Namun, bagi NSC dan Veldkamp, itu dianggap tidak cukup.
Veldkamp menyatakan bahwa dunia sedang menyaksikan pembersihan etnis dan kelaparan sistematis, dan bahwa Belanda seharusnya menjadi pelopor dalam penegakan hukum internasional.
Pemilu Semakin Dekat, Ketidakpastian Meningkat
Dengan kabinet yang makin tidak stabil, jalannya menuju pemilu 29 Oktober 2025 menjadi penuh tantangan. Banyak pihak meragukan kemampuan kabinet caretaker untuk menjalankan fungsi dasar pemerintahan hingga pemerintahan baru terbentuk.
APLIKASI PENGHASIL UANG TERCEPAT 2025
Baca juga : Jerman Belum Berniat Akui Negara Palestina Ini Alasan Tegasnya
