Rencana Israel Bangun Negara Yahudi Ancam Perdamaian
Rekam Digital , Surabaya – Israel kembali memancing kontroversi global dengan keputusan memperluas pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Langkah ini semakin memperkuat kekhawatiran internasional bahwa Israel tengah mendorong pembentukan negara Yahudi secara sepihak, yang bertentangan dengan prinsip solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.
Pada akhir Mei 2025, pemerintah Israel menyetujui pembangunan 22 permukiman baru di Tepi Barat. Langkah ini diumumkan secara internal dalam rapat kabinet keamanan dan dipimpin oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, tokoh sayap kanan yang dikenal vokal mendukung aneksasi wilayah Palestina.
Permukiman yang akan dibangun terdiri dari sembilan proyek baru, dua belas pos terdepan yang dilegalkan, dan satu pemukiman yang telah ada sebelumnya. Smotrich menyatakan bahwa proyek ini adalah bagian dari “visi besar” membangun “negara Yahudi yang kuat dan tidak terpisahkan, dari Sungai Yordan hingga Laut Tengah.”
Reaksi Internasional: Kecaman dan Kekhawatiran
Keputusan Israel itu memicu gelombang kritik dari dunia internasional. Arab Saudi menyebut kebijakan tersebut sebagai bukti “ekstremisme politik” dan pelanggaran terhadap semangat perdamaian. Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, mengecam Israel yang menolak pertemuan di Ramallah sebagai langkah “provokatif dan memecah belah.”
Negara-negara anggota G7 dan Uni Eropa turut menyuarakan keprihatinan, menilai perluasan permukiman sebagai ancaman serius terhadap upaya diplomasi. PBB menegaskan bahwa permukiman di wilayah pendudukan melanggar hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa Keempat.
Dampak terhadap Palestina dan Solusi Dua Negara
Pembangunan permukiman di Tepi Barat bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal geopolitik dan hak asasi manusia. Kawasan ini adalah bagian dari wilayah yang diharapkan menjadi cikal bakal negara Palestina yang merdeka.
Dengan terus bertambahnya permukiman, wilayah Palestina semakin terfragmentasi dan tidak memungkinkan pembentukan negara yang berdaulat. Penduduk Palestina juga menghadapi risiko penggusuran, pembatasan akses, hingga kekerasan dari pemukim ilegal.
Analis politik Timur Tengah menyatakan bahwa kebijakan ini adalah upaya sistematis untuk mengubah demografi wilayah tersebut dan membatasi hak rakyat Palestina.
Seruan untuk Tindakan Nyata
Banyak organisasi HAM dan kelompok masyarakat sipil menyerukan dunia internasional untuk bertindak lebih tegas. Sanksi ekonomi dan tekanan diplomatik menjadi opsi yang dipertimbangkan untuk memaksa Israel menghentikan ekspansi permukiman.
Kesimpulannya, jika rencana pembangunan ini terus berlanjut, maka peluang tercapainya perdamaian antara Israel dan Palestina akan semakin jauh dari harapan. Komunitas internasional harus bersatu mendorong jalan damai yang adil dan menghormati hak-hak kedua bangsa.
APLIKASI PENGHASIL UANG TERCEPAT 2025
Baca juga : Marc Marquez Masih Merasa Aneh Harus Hadapi Adiknya Sendiri
