Harvard Melawan saat Trump Terus Menekan
Rekam Digital , Surabaya – Pada tahun 2025, Harvard University menghadapi tekanan serius dari Presiden Donald Trump. Pemerintahannya menuduh universitas ini gagal menindak antisemitisme dan terlalu permisif terhadap aksi pro-Palestina. Sebagai respons, Trump mengeluarkan berbagai kebijakan kontroversial yang menyasar langsung ke jantung sistem pendidikan tinggi.
Tekanan dari Pemerintah: Dana Dipotong, Status Pajak Terancam
Pemerintahan Trump mengumumkan pemotongan dana federal senilai $2,2 miliar untuk Harvard. Selain itu, ada ancaman lanjutan berupa pencabutan status bebas pajak. Status ini selama bertahun-tahun memberikan manfaat besar bagi institusi elite seperti Harvard.
Pemerintah juga mengajukan tuntutan lain. Di antaranya, penghapusan program keberagaman dan pengawasan ketat terhadap kegiatan mahasiswa di kampus. Jika tidak dipatuhi, dana tambahan sebesar $1 miliar juga terancam hilang.
Harvard Menggugat Pemerintah Federal
Sebagai tanggapan, Harvard melayangkan gugatan hukum. Mereka menyebut tindakan Trump sebagai pelanggaran terhadap Amandemen Pertama Konstitusi AS. Gugatan ini menyoroti pentingnya kebebasan akademik dan hak menyampaikan pendapat secara damai.
Pihak universitas berpendapat bahwa tekanan dari pemerintah merupakan bentuk intimidasi politik. Hal ini dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan eksekutif yang berbahaya bagi demokrasi.
Mahasiswa Internasional dalam Bahaya
Sekitar 25 persen mahasiswa Harvard berasal dari luar negeri. Kebijakan baru dari Trump dapat melarang mereka untuk mendaftar atau memperpanjang izin belajar di AS.
Universitas lain di luar negeri, seperti di Hong Kong, menunjukkan solidaritas. Mereka menawarkan tempat belajar bagi mahasiswa yang terdampak larangan ini. Ini menunjukkan bahwa kebijakan dalam negeri AS dapat berdampak hingga ke dunia global.
Dukungan dan Kritik Bermunculan
Komunitas akademik di seluruh AS menyuarakan dukungan untuk Harvard. Banyak universitas, profesor, dan alumni menyebut langkah Trump sebagai serangan terhadap kebebasan berpikir.
Beberapa tokoh politik, termasuk mantan Presiden Barack Obama, ikut angkat suara. Mereka menilai bahwa upaya Trump tidak hanya berbahaya bagi Harvard, tetapi juga mencederai seluruh sistem pendidikan tinggi Amerika.
Masa Depan Pendidikan Tinggi Dipertaruhkan
Kasus ini bukan sekadar konflik antara satu universitas dan presiden. Ini bisa menjadi preseden hukum untuk seluruh institusi pendidikan di AS. Apakah universitas masih bisa berdiri bebas dari tekanan politik? Atau akankah mereka tunduk pada kebijakan pemerintah yang berubah-ubah?
Gugatan Harvard akan menjadi ujian besar. Bukan hanya untuk dunia akademik, tetapi juga untuk demokrasi Amerika itu sendiri.
APLIKASI PENGHASIL UANG TERCEPAT 2025
Baca juga : Netanyahu Tuduh Prancis, Inggris, dan Kanada Dukung Hamas
