ASEAN Tak Akan Kirim Pemantau untuk Pemilu Myanmar
Rekam Digital ,Surabaya, – Blok regional ASEAN memastikan tidak akan mengirim pemantau resmi untuk pemilu Myanmar yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2025.
Keputusan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran akan legitimasi pemilu dan situasi keamanan yang masih buruk di negara tersebut.
Menurut laporan Reuters (27/10/2025) dan The Straits Times, keputusan diambil setelah tidak ada kesepakatan di antara negara anggota ASEAN tentang pembentukan misi pemantau. Beberapa negara menilai kondisi di Myanmar belum memungkinkan untuk pemilu yang bebas dan adil.
Latar Belakang Pemilu Myanmar
Sejak kudeta militer pada Februari 2021, Myanmar terperosok dalam konflik internal yang menewaskan ribuan warga. Junta militer yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing mengumumkan rencana pemilu pada akhir tahun ini sebagai langkah menuju “transisi demokrasi.”
Namun banyak pihak, termasuk Human Rights Watch (HRW), menyebut rencana tersebut hanya sebagai “pemilu palsu” untuk memberikan legitimasi kepada militer.
Alasan ASEAN Menolak Kirim Pemantau
Beberapa diplomat Asia Tenggara mengungkapkan kepada Borneo Bulletin dan Business Times Singapore, bahwa ASEAN menilai pemilu belum memenuhi standar internasional.
Setidaknya ada tiga alasan utama:
-
Situasi keamanan tidak stabil – pertempuran antara pasukan junta dan kelompok etnis bersenjata masih terus terjadi.
-
Proses politik tidak inklusif – partai oposisi utama, termasuk National League for Democracy (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi, masih dilarang berpartisipasi.
-
Tidak ada jaminan independensi pemilu – junta militer masih mengontrol lembaga penyelenggara pemilu dan media nasional.
Seorang diplomat ASEAN mengatakan kepada The Straits Times,
“Artinya, tidak akan ada pemantau resmi dari ASEAN. Namun setiap negara anggota boleh mengirim perwakilan secara bilateral jika mau.”
Reaksi Negara Anggota dan Dunia Internasional
Keputusan ini memicu beragam reaksi di kawasan. Indonesia dan Malaysia mendorong ASEAN agar tetap menekan junta untuk menghentikan kekerasan dan membuka dialog nasional. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, bahkan menyerukan agar “ASEAN mengambil langkah yang lebih tegas untuk memastikan perdamaian sebelum pemilu digelar.”
Sementara itu, Uni Eropa dan PBB menyatakan dukungan terhadap keputusan ASEAN. Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, kembali menyerukan di Reuters (27/10/2025) agar kekerasan di Myanmar segera diakhiri dan semua tahanan politik dibebaskan.
Dampak bagi Myanmar
Tidak adanya pemantau resmi dari ASEAN akan menambah tekanan internasional terhadap junta Myanmar. Banyak analis menilai, pemilu yang tidak diawasi akan kehilangan kredibilitas di mata dunia.
Analis politik dari Solaris Strategies Singapore, Mustafa Izzuddin, menilai keputusan ini “mengirim pesan kuat bahwa ASEAN tidak ingin dianggap mendukung pemilu yang tidak adil.”
APLIKASI PENGHASIL UANG TERCEPAT 2025
Baca juga : Sindiran Keras Donald Trump Usai Putin Uji Coba Rudal
