Ekuador Tetapkan Status Darurat Usai Penghapusan Subsidi BBM
Rekam Digital ,Surabaya, – Pemerintah Ekuador menetapkan status darurat selama 60 hari di tujuh provinsi setelah gelombang protes pecah akibat penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM), khususnya diesel.
Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Presiden Daniel Noboa sebagai bentuk tanggapan atas kerusuhan, blokade jalan, dan gangguan ketertiban umum yang meluas di beberapa wilayah.
Subsidi Dihapus, Harga BBM Meroket
Langkah ini bermula dari keputusan pemerintah menghapus subsidi diesel berdasarkan Dekret Eksekutif 134. Harga diesel naik drastis dari sekitar US$1,80 menjadi US$2,80 per galon.
Kenaikan ini langsung memicu reaksi keras dari sektor transportasi, petani, dan masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat tergantung pada bahan bakar bersubsidi.
Tujuh Provinsi dalam Status Darurat
Status darurat diberlakukan di tujuh provinsi: Pichincha, Carchi, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, Santo Domingo, dan Imbabura. Di wilayah tersebut, massa memblokir jalan raya, membakar ban, dan melumpuhkan akses distribusi logistik serta transportasi umum.
Pemerintah mengerahkan polisi dan militer untuk menjaga ketertiban, membuka jalur lalu lintas, serta mengamankan fasilitas publik dan strategis.
Protes Berlangsung, Pemerintah Tetap Buka Dialog
Meski situasi memanas, pemerintah menyatakan bahwa aksi unjuk rasa tetap diperbolehkan selama berlangsung damai dan tidak melanggar hukum.
Di sisi lain, sejumlah bentrokan kecil terjadi di kota Quito dan Ambato. Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa yang melempar batu ke arah aparat.
Respon Pemerintah dan Kompensasi Sosial
Pemerintah menyadari dampak sosial dari kebijakan ini. Oleh karena itu, Presiden Noboa mengumumkan paket kompensasi untuk sopir angkutan umum dan masyarakat terdampak.
Langkah-langkah tersebut meliputi subsidi langsung, bantuan logistik, dan kebijakan penyesuaian tarif agar harga transportasi tidak melonjak tajam.
Alasan Ekonomi di Balik Kebijakan Ini
Penghapusan subsidi BBM dilakukan untuk menekan defisit anggaran dan memenuhi komitmen terhadap reformasi ekonomi bersama lembaga keuangan internasional seperti IMF.
Pemerintah menilai bahwa subsidi BBM membebani keuangan negara dan tidak tepat sasaran. Dana subsidi diharapkan dialihkan untuk sektor yang lebih produktif seperti pendidikan dan infrastruktur.
Tantangan ke Depan: Keseimbangan Antara Ekonomi dan Stabilitas Sosial
Meski pemerintah menjanjikan transparansi dan dialog, masyarakat berharap agar kebijakan ekonomi ke depan lebih berpihak pada rakyat kecil. Organisasi buruh, mahasiswa, dan kelompok adat meminta pemerintah mengevaluasi ulang pendekatan ekonomi yang terlalu teknokratis.
Keseimbangan antara disiplin anggaran dan perlindungan sosial kini menjadi tantangan utama bagi Presiden Daniel Noboa.
Baca juga : Didemo Rakyat, Parlemen Timor Leste Batalkan Pengadaan Mobil
